Soroti Nasib Pekerja Migran dan Lulusan SMK, Uya Kuya Cecar Kemnaker dan BNSP di DPR

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Uya Kuya, melayangkan kritik dan pertanyaan tegas kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam rapat kerja tersebut, Uya mendesak pemerintah untuk menjamin pemerataan program magang, kepastian penyerapan kerja bagi lulusan SMK, serta penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sertifikasi yang berdampak nyata.

Dalam interupsinya, Uya Kuya menyoroti ketimpangan akses program pemagangan nasional. Ia meminta Kemnaker memastikan agar program tersebut tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan juga menyentuh lulusan SMK dan SLTA sederajat di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke dunia industri.

Lebih lanjut, legislator asal dapil DKI Jakarta II ini mempertanyakan tindak lanjut dari hasil evaluasi program magang. Meski data menunjukkan 98,47 persen perusahaan menilai kompetensi peserta meningkat pasca-magang, Uya menegaskan bahwa peningkatan keahlian harus berbanding lurus dengan terbukanya peluang kerja baru.

“Langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja agar peningkatan kompetensi ini diikuti dengan semakin terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya penyerapan lulusan oleh dunia usaha? Jadi bukan hanya sekedar magang saja,” ujar Uya dalam rapat kerja di Senayan.

Tidak hanya sektor domestik, Uya Kuya juga mencecar infrastruktur sertifikasi yang dikelola oleh BNSP terkait nasib para pekerja migran. Ia mendesak agar sertifikasi kompetensi untuk calon PMI dirombak fungsinya agar tidak sekadar menjadi pemenuhan syarat administrasi atau formalitas semata. Pemerintah diminta menjamin bahwa sertifikasi tersebut mampu meningkatkan posisi tawar PMI, menaikkan pendapatan mereka di luar negeri, dan yang paling krusial, memperkuat sistem perlindungan hukum mereka.