Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Darori Wonodipuro mendorong penguatan kelembagaan hingga daerah serta dukungan anggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti kebutuhan penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memperkuat kelembagaan serta dukungan anggaran hingga tingkat daerah.
Menurut Darori, pola penanganan karhutla perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah. Kondisi lahan yang berbeda, termasuk kawasan gambut, membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pandangan tersebut disampaikan Darori dalam RDP dan RDPU Panja Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Darori meminta fakta dan kondisi lapangan menjadi dasar dalam menentukan pola penanganan. Ia menyoroti kawasan gambut sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena karakteristiknya berbeda dengan lahan datar maupun wilayah dengan kemiringan tertentu.
Selain kondisi lahan, Darori menyoroti struktur pengamanan hutan. Menurutnya, keberadaan kelembagaan dan personel hingga tingkat daerah diperlukan agar potensi kebakaran dapat dipantau dan ditangani lebih cepat.
Dukungan anggaran juga menjadi bagian yang menurut Darori perlu diperhatikan. Anggaran diperlukan untuk mendukung pengamanan kawasan sekaligus penyediaan dan perbaikan sarana penanganan karhutla.
Darori juga menyinggung pengelolaan tata air di kawasan gambut. Menurutnya, kondisi gambut yang tetap basah dapat menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan karena lahan yang kering lebih rentan terhadap kebakaran.
Dalam pembahasan tersebut, Darori menyampaikan bahwa Komisi IV juga merencanakan pembagian penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut keterangannya, skema tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan sarana kawasan serta pengamanan hutan.
Darori menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan, dukungan anggaran, serta pengelolaan kawasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla, khususnya di wilayah dengan karakteristik lahan yang berbeda.
Sumber: DPR RI — dpr.go.id / E-Media DPR RI