Esti menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 21 September 2026. Rapat itu membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Esti, penyelesaian persoalan kekurangan guru harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas. Pemetaan tersebut perlu melihat mata pelajaran yang dibutuhkan, jenjang pendidikan, dan sebaran wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan yang diterima Komisi X, masih terdapat kekurangan guru sebanyak 464.856 orang secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224.454 posisi guru masih dalam kondisi kosong.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebutuhan guru masih berskala nasional. Menurut Esti, pemerintah memerlukan perencanaan yang terukur agar pemenuhan tenaga pendidik tidak dilakukan secara parsial atau tanpa memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah.
Esti menilai peta jalan diperlukan untuk menghubungkan data kebutuhan guru dengan kebijakan penganggaran dan rekrutmen. Dengan pemetaan yang lebih rinci, pemerintah dapat menentukan prioritas pemenuhan sesuai bidang studi, jenjang sekolah, dan lokasi yang paling membutuhkan.
Dalam rapat kerja tersebut, isu kekurangan guru dibahas dalam kaitannya dengan penyesuaian anggaran kementerian. Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan tenaga pendidik juga harus diikuti dukungan pembiayaan yang memadai.
Esti mendorong agar penyusunan kebijakan tidak hanya menghitung jumlah guru secara keseluruhan. Kebutuhan tiap daerah perlu dibaca berdasarkan karakter wilayah, kondisi satuan pendidikan, dan mata pelajaran yang belum terpenuhi.
Menurutnya, pemetaan berbasis data akan membantu pemerintah menentukan langkah yang lebih terarah dalam mengatasi kekosongan posisi guru. Hal tersebut juga penting agar kebijakan pemenuhan guru dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.